Apakah Pengelolaan SDA RI Sudah Sesuai Pasal 33 UUD 1945?
Sosial • 11 Juni 2026Survei LSI mencatat 53,9% publik menilai pengelolaan SDA di Indonesia belum sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945
Survei LSI mencatat 53,9% publik menilai pengelolaan SDA di Indonesia belum sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945
Lampung (1,94%) jadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah per Mei 2026, diikuti Sulawesi Barat (1,99%) dan Papua Tengah (2,05%)
Papua Pegunungan (14 unit) menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling sedikit per Juni 2026, disusul Papua Selatan (20 unit) dan Papua Tengah (36 unit)
Jawa Barat (6.721 unit) menjadi provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak, diikuti oleh Jawa Tengah (4.592 unit) dan Jawa Timur (4.340 unit)
BCA (100) menjadi perusahaan terbaik di Indonesia pada tahun 2026 versi Statista, disusul KAI (96,25) dan GoTo (94,96)
Meski begitu, 47% responden lainnya belum merasa puas dan masih mendesak perbaikan penggunaan pajak untuk peningkatan kualitas fasilitas publik
Jika pajak tidak diwajibkan, sebanyak 70% publik tidak bersedia membayar pajak, diikuti oleh 12% yang sangat tidak bersedia melakukannya
LHKPN mencatat total kekayaan eks Kepala BGN, Dadan Hindayana mencapai Rp9,02 miliar. Harta terbesar berasal dari tanah dan bangunan dengan total Rp5,9 miliar
Sebanyak 43% publik menyebut bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini kurang baik, diikuti oleh 10% yang menilai tidak baik sama sekali
Ironisnya, hanya 15% responden yang menyebutkan bahwa manfaat pajak telah dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia
Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.