Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana mengadakan kembali Ujian Nasional (UN) pada tahun ajaran 2025/2026. Setelah ditiadakan sejak 2021, UN yang akan hadir kembali dijanjikan berbeda dengan sistem sebelumnya. Rencana ini tengah digodok untuk disempurnakan sebelum diumumkan secara resmi.
Sementara itu, penurunan kualitas pendidikan di Indonesia, yang tercermin dari skor Program for International Student Assessment (PISA), menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan kebijakan pendidikan yang sering “gonta-ganti”. Pergantian kurikulum secara berulang—dari Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka—tidak memberikan dampak signifikan terhadap mutu pendidikan nasional.
Baca Juga: Dihapus Lalu Mau Dihidupkan Lagi: Rencana Penerapan Kembali UN Mulai 2026
Kenapa UN Diadakan Lagi?
Mandikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa rencana pemberlakuan kembali UN lahir dari diskusi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa ada kebutuhan untuk menciptakan sistem evaluasi baru yang dapat memberikan hasil belajar individu secara lebih spesifik. Menurutnya, sistem evaluasi baru ini akan berbeda secara fundamental dari UN terdahulu, namun detailnya masih dalam tahap finalisasi.
“Nanti pada akhirnya kami akan memiliki, ini saya buka saja ya, memiliki sistem evaluasi baru yang akan berbeda dengan sebelumnya. Nah, sistem evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa, tunggu sampai kami umumkan,” ujar Abdul Mu’ti pada jumpa pers saat menyampaikan Taklimat Media.
Alasan di balik rencana ini juga terkait dengan kebutuhan institusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi, misalnya, memerlukan data capaian akademik individu calon mahasiswa, yang tidak dapat dipenuhi oleh Asesmen Nasional (AN) yang berbasis sampling.
Saat ini, Kemendikdasmen masih menggunakan dua kurikulum, yakni Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, serta tetap menerapkan Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi utama.
Dengan target implementasi pada 2026, publik dan para pemangku kebijakan diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan rencana ini.
Pengaruh pada Pendidikan Indonesia
Hasil evaluasi dari OECD menunjukkan bahwa konsistensi dalam implementasi dan standarisasi pendidikan adalah faktor kunci yang menentukan mutu pendidikan di suatu negara. Hal ini berbanding terbalik dengan situasi di Indonesia, di mana sering terjadi perubahan kurikulum/kebijakan pendidikan yang dipicu oleh pergantian kepemimpinan di Kementerian Pendidikan.
Salah satu kebijakan kontroversial dalam perjalanan pendidikan nasional adalah pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada tahun 2021 dan lampu hijau wacana dihidupkan kembali UN.
Padahal, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas mengamanatkan bahwa pengembangan standar pendidikan harus dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri, guna menjamin penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
Tugas BSNP kini dialihkan kepada pejabat eselon 1 di Kementerian Pendidikan atau Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai independensi dan keberlanjutan desain pendidikan di Indonesia.
Lebih lanjut, analisis Pusat Riset Pendidikan BRIN menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka, yang diharapkan membawa terobosan baru, justru menghadirkan tantangan baru bagi para guru. Beban administrasi yang awalnya menjadi kritik utama pada Kurikulum 2013 kini bertambah dengan adanya tuntutan digitalisasi pada Kurikulum Merdeka.
Dalam konteks ini, kurikulum harusnya menjadi perangkat pembelajaran yang berorientasi pada esensi pendidikan. Administrasi dan dokumentasi yang berlebihan hanya akan membebani guru dan menghambat mereka dalam memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di era modern.
Skor Pisa di Tiap Kurikulum
Skor PISA Indonesia mencerminkan perkembangan dan tantangan dalam sistem pendidikan di Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2022. Data ini memberikan gambaran penting mengenai kualitas pendidikan Indonesia dalam tiga bidang utama: Sains, Matematika, dan Membaca, serta dampak dari pergantian kebijakan pendidikan oleh pemerintah yang kerap berubah-ubah selama periode tersebut. Semakin tinggi skornya, maka semakin bagus mutu pendidikan di negara tersebut.
Pada PISA periode 2001 hingga 2003, Indonesia masih menggunakan Kurikulum 1994 yang kemudian disempurnakan dengan Suplemen Kurikulum 1999. Di tahun 2001, Indonesia tercatat dengan skor PISA 371 untuk Membaca, sementara data untuk Sains dan Matematika tidak tercatat pada saat itu karena belum tersedia. Pada tahun 2003, skor Membaca sedikit mengalami peningkatan menjadi 382 dan skor Matematika sebesar 360, meskipun data untuk Sains masih belum tersedia.
Kemudian, Indonesia beralih ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterapkan mulai pada PISA 2006. Dalam periode ini, Indonesia memulai skor yang cukup signifikan di bidang Sains, dengan skor mencapai 393 pada tahun 2006. Di tahun yang sama, Matematika dan Membaca tercatat masing-masing dengan skor 391 dan 393.
Namun, meskipun ada peningkatan, perkembangan skor Indonesia di bidang lainnya tidak mengalami lonjakan yang signifikan hingga tahun 2012. Pada tahun tersebut, skor Sains sedikit menurun menjadi 382, sementara Matematika dan Membaca tercatat pada skor 375 dan 396.
Pada tahun 2015, Indonesia mulai mengimplementasikan Kurikulum 2013 yang berfokus pada pengembangan kompetensi siswa melalui pendekatan yang lebih integratif dan berbasis kompetensi. Di tahun ini, Indonesia mengalami peningkatan di beberapa bidang, skor Sains tercatat 403, sementara Matematika dan Membaca tercatat pada skor 386 dan 397. Namun, meskipun ada perbaikan, skor Membaca pada tahun 2018 anjlok menjadi 371, sementara skor Sains dan Matematika tercatat pada angka 396 dan 379.
Pada tahun 2022, Indonesia mengadopsi Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel dan memberikan kebebasan bagi pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, skor PISA Indonesia pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Skor Sains dan Matematika masing-masing tercatat 383 dan 366, sementara skor Membaca turun menjadi 359.
Skor PISA yang terus naik turun dan tidak konsisten, membuktikan kebenaran evaluasi dari OECD yang menunjukkan bahwa konsistensi dalam implementasi dan standar pendidikan adalah faktor kunci yang menentukan mutu pendidikan di suatu negara.
Baca Juga: Potret Pendidikan Dasar RI: SD Swasta Makin Diminati, Negeri Mulai Ditinggalkan?
Penulis: Daffa Shiddiq Al-Fajri
Editor: Editor
