Sebuah lembaga survei independen, Indikator Politik merilis hasil survei terbaru bertajuk Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi.
Menggunakan metode multistage random sampling, survei ini mengambil populasi seluruh WNI yang punya hak pilih dalam pemilu, yakni berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Terpilih sampel basis sebanyak 1.200 orang, berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka pada periode 16 - 24 Juni 2022. Adapun toleransi kesalahan (margin of error) dari pelaksanaan survei ini sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan laporan tersebut, dihasilkan ada tren kenaikan pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi selaku presiden. Pada periode survei April 2022 sebelumnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi berada pada angka 59,3 persen.
Sementara pada periode survei terbaru, dihasilkan ada peningkatan kepuasan masyarakat sebesar 7,6 persen terhadap kinerja Jokowi. Sehingga diperoleh angka 67,5 persen.
Dari data tersebut kemudian dirinci kembali bahwa perolehan angka kepuasan terhadap kinerja presiden didasarkan pada 9,7 persen merasa sangat puas dan 57,8 persen merasa cukup puas.
Sementara sisanya yang merasa kurang puas sebesar 25,8 persen, tidak puas sama sekali 4,4 persen dan 2,2 persen tidak memberikan jawaban.
Mayoritas masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Jokowi di antaranya dilatarbelakangi oleh kinerja nyata dan kepribadiannya. Kinerja nyata meliputi pemberian bantuan kepada rakyat kecil serta pembangunan infrastruktur jalan hingga jembatan.
Sementara bagi responden yang merasa tidak puas disebabkan oleh melambungnya harga bahan pokok, bantuan yang tidak merata dan angka pengangguran.
Oleh sebab itu, 43 persen responden menyatakan bahwa pengendalian harga bahan pokok mesti menjadi prioritas masalah mendesak yang harus dituntaskan oleh pemimpin negara pada periode selanjutnya. Posisi berikutnya diikuti dengan masalah penciptaan peluang lapangan kerja sebesar 15 persen dan pengurangan kemiskinan sebesar 9,3 persen.
Penulis: Galih Ayu Palupi
Editor: Iip M Aditiya
