Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjadi menteri yang dinilai paling layak untuk di-reshuffle. Selain Raja Juli Antoni, sejumlah menteri lainnya dalam studi Center of Economic and Law Studies (Celios) juga dianggap perlu diganti. Salah satunya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang juga mendapat predikat kinerja paling buruk.
Penilaian ini dilakukan dalam rangka 100 hari masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel dilibatkan sebagai panelis, karena dianggap berkenaan langsung dalam memantau kinerja pemerintahan.
Berdasarkan penilaian kinerja, Natalius Pigai mendapat skor terendah, yaitu -113 poin. Kemudian, baru disusul oleh Budi Arie Setiadi (-61 poin), Bahlil Lahadalia (-41 poin), Raja Juli Antoni (-36 poin), dan Yandri Susanto (-28 poin).
Kementerian Kehutanan Sebagai Penyedia Lahan Ketahanan Pangan
Pengelolaan program ketahanan pangan yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi menjadi salah satu faktor poin “kegagalan” untuk Raja Juli Antoni.
Pemerintah berencana untuk segera memulai program menyulap 20,6 juta hektare hutan menjadi lahan pangan, yang tentu saja menuai kontra di kalangan masyarakat. Akan tetapi, Raja Juli Antoni menyanggah kekhawatiran masyarakat dengan menyebutkan bahwa program ini tidak akan membabat habis hutan dalam jumlah tersebut. Konsep tumpang sari akan diterapkan sehingga kebutuhan pangan dan energi tidak merusak hutan.
Bukan kekurangan lahan, Pakar Kebijakan Sosial Ekonomi Pertanian, Prof. Subejo, menyatakan bahwa penggunaan pupuk tidak efisien, terbatasnya alat pertanian, serta tersendatnya irigasi jadi faktor lemahnya ketahanan pangan.
Dalam situs resmi Universitas Gadjah Mada, Prof. Subejo juga menggarisbawahi regenerasi petani yang sulit di Indonesia. Petani Indonesia kian menua dan minat generasi muda terhadap pertanian masih rendah.
Budi Arie Kurang Gebrakan
Sementara itu, Budi Arie Setiadi mendapat poin negatif karena tidak adanya terobosan dalam pengelolaan koperasi.
Berbagai pernyataan kontroversial juga dilontarkan Budi Arie Setiadi, selama menjabat sebagai Menteri Kominfo pada pemerintahan sebelumnya.
Catatan Negatif Bahlil Lahadalia Sentuh Ranah Personal
PLTU batu bara yang masih eksis setelah G20 Brasil merupakan salah satu program yang dinilai menunjukkan tidak efektifnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral oleh Bahlil Lahadalia.
Selain itu, permasalahan yang lebih personal juga melekat pada Bahlil Lahadalia. Gelar doktoralnya sempat menuai kontroversi karena masa studi terlalu singkat. Penerbitan karya ilmiah di “jurnal predator” juga mendapat sorotan publik.
Selain itu, beredarnya foto Bahlil dengan minuman keras seharga lebih dari Rp30 juta, juga menuai kritik publik.
Catatan Kontroversial Natalius Pigai
Kebijakan Kementerian Hak Asasi Manusia dinilai sering berbenturan dengan lembaga lain dan belum jelas arahnya. Dalam rapat kerja Kementerian HAM dengan Komisi XIII DPR RI pada akhir Oktober 2024 lalu, Natalius Pigai meminta dana hingga Rp20 triliun untuk pembangunan kementerian.
DPR pun merespon agar dilakukan sinergitas lintas sektoral sehingga penggunaan dana lebih efisien.
Kementerian HAM juga berencana membangun universitas HAM bertaraf internasional, yang juga memakan biaya tinggi.
Saat ini, Kementerian HAM tengah berencana merevisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Restitusi dan rehabilitasi korban kejahatan HAM di masa lalu menjadi salah satu fokusnya.
Kalau Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal?
Konflik kepentingan menyeruak sejak awal masa jabatan Yandri Susanto. Kebijakan yang kontroversial menambah kedalaman poin minus untuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini.
Baru dua hari dilantik, surat dengan kop surat resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, justru memuat undangan peringatan hari wafat ibu dari Yandri Susanto. Tindakan ini dinilai mencampurkan kepentingan pribadi dan negara, hingga ditegur oleh KPK.
Jajaran Menteri Terbaik
Di samping itu, laporan Celios juga memperlihatkan para menteri dengan catatan terbaik selama 100 hari kerja.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menempati posisi lima teratas.
Baca Juga: Dapat Rapor Buruk, Berikut Penilaian 100 Hari Prabowo-Gibran Versi Celios
Penulis: Ajeng Dwita Ayuningtyas
Editor: Editor
