Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu hal yang penting dalam menentukan arah dan masa depan negara. Pada setiap pemilu, berbagai mekanisme dan aturan diterapkan untuk memastikan kelancaran serta keadilan proses pemilihan.
Meskipun diakui sebagai ajang untuk mengekspresikan kehendak rakyat, pemilu juga sering kali diiringi oleh potensi terjadinya kecurangan. Kecurangan dalam pemilu dapat menghancurkan esensi demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.
Kecurangan pemilu dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari politik uang hingga pemalsuan hasil suara. Masyarakat pun semakin kritis terhadap potensi kecurangan ini, terutama dengan semakin mudahnya akses informasi melalui media sosial dan platform daring.
Pendapat masyarakat terkait kecurangan dalam pemilu tidak dapat diabaikan. Sentimen masyarakat menjadi salah satu indikator krusial dalam menilai keberhasilan atau kegagalan suatu proses pemilihan. Pandangan masyarakat terhadap integritas pemilu mencerminkan tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi yang tengah dijalankan.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan kecanggihan sistem pemilihan, tantangan dan risiko kecurangan pemilu juga semakin kompleks. Oleh karena itu, menjaga kewaspadaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu menjadi tugas bersama.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah melakukan survei terhadap 1.211 responden dan ditemukan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan anggapan adanya kecurangan pada pemilu 2024.
"Kami menanyakan (responden) tentang berita adanya banyak kecurangan dalam pemilu. Ternyata 31,4% setuju dengan pendapat tersebut, tapi mayoritas 60,5% tidak setuju," ungkap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers di akun YouTube LSI, Minggu (25/2/2024).
Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, sebanyak 60,5%, tidak setuju dengan anggapan adanya kecurangan dalam pemilu 2024. Pandangan ini mencerminkan optimisme sebagian besar rakyat terhadap kesiapan dan efektivitas mekanisme pengamanan yang diterapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Mereka yakin bahwa proses demokrasi dapat berlangsung dengan adil dan transparan.
Di sisi lain, terdapat 31,4% responden yang menyatakan setuju bahwa kecurangan mungkin terjadi dalam pemilu 2024. Pandangan ini mungkin mencerminkan ketidakpercayaan sebagian segmen masyarakat terhadap efektivitas sistem pengamanan dan pengawasan pemilu.
Pendapat mengenai adanya kecurangan dalam pemilu seringkali dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, terutama dari pendukung pasangan calon yang mendapatkan suara lebih rendah. Pendukung pasangan calon yang mendapatkan suara lebih rendah cenderung mempertanyakan integritas proses pemilu dengan mencari penyebab dari ketidaksesuaian antara ekspektasi mereka dan hasil yang diperoleh.
LSI mengungkapkan bahwa pendapat terkait adanya kecurangan pada pemilu 2024 lebih banyak berasal dari kelompok pendukung pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Alasan di balik pandangan ini mungkin berasal dari keyakinan bahwa pasangan calon yang diusung memiliki popularitas lebih tinggi di kalangan masyarakat, namun hasilnya tidak mencerminkan dukungan yang sebenarnya.
Mereka mungkin memandang adanya potensi celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Dengan demikian, penting bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk secara transparan mengkomunikasikan upaya-upaya yang dilakukan guna menanggulangi potensi risiko tersebut.
Sementara itu, sekitar 8,1% responden menyatakan netral, tidak tahu, atau tidak menjawab terkait keberadaan kecurangan dalam pemilu 2024. Angka ini menunjukkan kompleksitas persepsi masyarakat terhadap isu tersebut, mungkin karena kurangnya informasi atau ketidakpastian mengenai mekanisme pemilu yang akan diimplementasikan.
Perbedaan pandangan ini memberikan gambaran tentang dinamika masyarakat yang terlibat dalam proses demokrasi. Sementara sebagian besar optimis terhadap integritas pemilu, masih ada keprihatinan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, menjaga transparansi, memberikan informasi yang jelas, dan memperkuat mekanisme pengawasan pemilu merupakan langkah-langkah yang esensial untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan adil, bersih, dan dapat dipercaya oleh seluruh rakyat.
Penulis: Brilliant Ayang Iswenda
Editor: Iip M Aditiya
