Mengukur Peluang Kemenangan Dharma-Kun, Paslon Independen yang Diduga Mencatut KTP Warga

Sebanyak 49,3% responden yakin bahwa penggalangan dukungan untuk paslon independen dilakukan dengan cara jujur tanpa melakukan manipulasi data KTP pendukung.

Mengukur Peluang Kemenangan Dharma-Kun, Paslon Independen yang Diduga Mencatut KTP Warga Ilustrasi Memasukkan Surat di Kotak Suara | Pexels.com

Dharma Pongrekun-Kun Wardhana merupakan salah satu kandidat independen di Pilkada Jakarta 2024 yang pencalonannya sangat kontroversial. Pengumuman pencalonan pasangan calon (paslon) tersebut sempat menggemparkan jagad maya akibat dugaan pencatutan KTP sebagai pemenuhan syarat agar dapat maju sebagai bakal gubernur.

Sebagian warga Jakarta merasa tidak pernah menyatakan dukungan kepada Dharma-Kun, tetapi nama mereka tertera sebagai pendukung kandidat tersebut. Warga menyadari hal itu setelah melakukan pengecekan pada situs resmi informasi pemilu. Mereka kemudian berbondong-bondong melakukan protes dan pengaduan, baik ke Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Bawaslu, atau Polisi.

Tak hanya masyarakat biasa yang menjadi korban, pencatutan identitas pada pencalonan Dharma-Kun tersebut juga dialami oleh kedua anak serta adik Anies Baswedan. 

“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," tutur Anies pada akun media sosial X pribadinya, seperti yang dikutip dari CNN Indonesia.

Ketua DPC PDIP Jakarta Timur Dwi Rio Sambodo pun juga turut menjadi korban, padahal sebagai anggota partai, ia tidak mungkin memberikan dukungan kepada calon perseorangan yang tidak dideklarasikan oleh partainya sendiri.

“Seluruh anggota partai sedang menunggu keputusan dari Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP),” ungkap Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekjen PDIP dalam CNN Indonesia.

Terlepas dari isu tersebut, sebenarnya bagaimana peluang calon independen seperti Dharma-Kun untuk memenangkan perhelatan Pemilihan Gubernur 2024? Apakah kandidat independen mampu bersaing dengan paslon yang diusung oleh partai?

Peluang Kemenangan Paslon Perseorangan dalam Kontestasi Pilkada

Litbang Kompas telah melakukan pengumpulan pendapat melalui wawancara telepon pada 19-21 Agustus 2024 dengan melibatkan 536 responden yang tersebar ke 38 provinsi di Indonesia. Sampel ditentukan secara acak berdasarkan proporsi penduduk di setiap provinsi. Adapun tingkat kepercayaan dari survei ini adalah 95% dengan margin of error 4,23%.

Preferensi Masyarakat Soal Paslon Independen
Sebanyak 38% responden lebih cenderung akan memilih paslon dari parpol, hanya selisih 1,8% dengan responden yang lebih memilih paslon perseorangan/independen | GoodStats

Baca Juga: Elektabilitas Cagub DKI Jakarta: RK-Suswono dan Pramono-Rano Makin Kompetitif

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 38% masyarakat cenderung akan memilih paslon dari partai politik (parpol). Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan masyarakat yang akan memilih kandidat perseorangan, yakni sebesar 36,2%, hanya selisih 1,8% saja. Selanjutnya, sebanyak 14,2% masyarakat tidak akan memilih keduanya serta 11,6% lainnya masih tidak tahu.

Mengutip hasil survei yang sama, terdapat beberapa alasan responden mau memilih calon independen. Sebanyak 61,6% masyarakat percaya bahwa calon perseorangan lebih memiliki kualitas yang bagus dibandingkan dengan calon yang diusung oleh parpol. 

Selanjutnya, 28,8% meyakini bahwa calon perseorangan tidak akan dipengaruhi oleh parpol dan sebanyak 3,6% responden berpendapat bahwa calon perseorangan dapat menjadi alternatif apabila tidak ada sosok yang didukung oleh parpol.

Sementara itu, terdapat juga beberapa alasan responden yang tidak akan memilih calon perseorangan dalam pilkada. Sebanyak 40,5% responden merasa tidak yakin dengan proses pencalonan yang bersih dan jujur.

Selanjutnya, 23,2% responden percaya bahwa calon perseorangan hanya skenario parpol untuk memecah suara atau mencegah kotak kosong. Terakhir, 22% responden tidak sepenuhnya yakin dengan kualitas paslon independen tersebut.

Masyarakat Yakin Pencalonan Perseorangan Dilakukan dengan Jujur

Keyakinan Masyarakat terhadap Paslon Independen
Sebagian besar masyarakat sudah yakin bahwa proses pencalonan paslon independen dilakukan dengan jujur tanpa adanya manipulasi data | GoodStats

Masih dalam survei yang sama, sebanyak 9,1% responden sangat yakin dan 49,3% responden yakin bahwa proses penggalangan dukungan oleh calon perseorangan di Pilkada ini dilakukan secara jujur tanpa manipulasi data KTP.

Namun, masih terdapat 27,2% responden yang kurang yakin serta 12% responden yang tidak yakin soal pencalonan kandidat independen dalam pilkada. Sementara itu, 2,3% responden lainnya masih tidak tahu.

Elektabilitas Dharma-Kun Masih Selalu Jadi yang Terendah

Walaupun pada survei Litbang Kompas dinyatakan bahwa pasangan independen cukup diyakini dan dipertimbangkan oleh sebagian masyarakat, faktanya hingga kini elektabilitas Dharma-Kun selalu jadi yang terendah dibandingkan dengan paslon lain yang melaju di Jakarta. Pernyataan ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga di Indonesia.

Survei terbaru Poltracking yang dilakukan pada 9-15 September 2024 memperlihatkan bahwa pasangan Dharma-Kun mendapatkan elektabilitas terendah dibandingkan dua pasangan lainnya, yakni hanya 5,1%. Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono menempati posisi pertama dengan 47,5% serta pasangan Pramono Anung-Rano Karno menyusul di posisi kedua dengan 31,5%.

Selanjutnya, data yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) berkaitan dengan survei yang dilakukan pada 6-12 September 2024 juga menampilkan Dharma-Kun sebagai pasangan dengan elektabilitas terendah, yakni hanya 3,2%. Sementara itu, Ridwan-Suswono tetap bertengger di posisi pertama dengan 51,8% serta Pramono-Rano tetap berada di peringkat kedua dengan 28,4%.

Baca Juga: Tren Calon Tunggal Pilkada, Permainan Apik Para Elite Politik

Penulis: Elvira Chandra Dewi Ari Nanda
Editor: Editor

Konten Terkait

Kembali Terpilih, Bagaimana Citra DPR Selama Dipimpin Puan Maharani?

Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI. Citra DPR RI tercatat mengalami pasang surut selama 5 tahun masa kepemimpinan Puan pada 2019-2024.

Keterwakilan Perempuan di DPD RI Terus Naik

Peningkatan keterlibatan perempuan di DPD RI mendorong kebijakan yang semakin eksklusif dan berkaitan dengan isu-isu wanita.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook