Pada dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, terlihat bahwa anggaran belanja untuk fungsi pertahanan RI menembus angka Rp135,4 triliun. Angka ini terlihat mengalami penurunan sebesar 6,5% dibanding 2023 secara outlook, dimana pada tahun itu anggaran pertahanannya berada di angka Rp144,7 triliun.
Jika ditilik lebih belakang lagi, kenaikan anggaran belanja untuk fungsi pertahanan RI tertinggi berada di tahun 2020 dan 2022. Pada tahun 2020, kenaikannya menembus 18,6% dari Rp115,4 triliun menjadi Rp136,9 triliun.
Bahkan, pada tahun 2022 kenaikannya mencapai 19,5% dibanding tahun sebelumnya, dari Rp125,8 triliun menjadi Rp150,3 triliun. Penurunan kembali terjadi di tahun 2023 sebesar 3,7%.
Meskipun anggarannya mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir, tetap saja nilainya terbilang jumbo dan menjadi salah satu yang terbesar dibanding lembaga lainnya.
Mayoritas anggaran tidak untuk alutsista
Di media sosial, pembahasan mengenai pertahanan Indonesia sering menjadi topik yang hangat dibicarakan. Hal ini diduga terjadi karena Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto turut serta dalam pencalonan presiden pada Pemilu 2024 ini.
Dalam pembicaraan masyarajat, salah satu yang paling dibahas adalah mengenai pembelian alutsista yang membutuhkan dana besar.
Dalam data yang diolah GoodStats, pada tahun 2024 pos anggaran untuk Kementerian Pertahanan berada di pos dukungan manajemen. Dukungan manajemen memiliki anggaran sebesar Rp77,56 triliun.
Pada posisi kedua, barulah pos modernisasi alutsista ada dengan anggaran senilai Rp43 triliun, dilanjut kesejahteraan prajurit sebesar Rp12,3 triliun, kemudian pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp4 triliun.
Apa itu dukungan manajemen?
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemhan RI Nomor KEP/195/II/2022, terdapat rincian mengenai program dukungan manajemen yang akan dilakukan oleh kementerian ini. Dalam dokumen tersebut, disebut bahwa yang dimaksud program dukungan manajemen meliputi:
- Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Kemhan
- Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan
- Pengelolaan Organisasi dan SDM Kemhan
- Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kemhan
- Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Kemhan
- Legislasi dan Ligitasi Kemhan
- Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Kemhan
- Pendidikan dan Latihan
- Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Unhan
Mengingat sumber yang didapat merupakan dokumen yang terbit pada tahun 2022, bisa saja rincian dari pos dukungan manajemen mengalami pembaruan pada RAPBN 2024 Kementerian Pertahanan.
Pro-kontra belanja alutsista pertahanan
Meskipun pembelian alutsista tidak menjadi pos anggaran terbesar di Kementerian Pertahanan RI, tetap saja topik ini menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan.
Salah satu hal yang disorot ialah pembelian beberapa alutsista bekas pakai. Pengamat Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) Fahmi Alfansi Pane mengatakan bahwa pembelian alutsista bekas cukup misterius karena riwayat sebelumnya tidak diketahui.
“Ini akan menjadi persoalan yang sangat serius bagi negara yang membeli. Karena dia (negara penjual), pasti merahasiakan riwayat pemakaian alutsista bekas yang akan dijual,” kata Fahmi Alfansi Pane melansir Republika.
Meskipun begitu, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa anggaran untuk alutsista tetaplah penting untuk meningkatkan daya saing pertahanan Indonesia di mata dunia.
"Banyak prioritas, kita perlu pesawat angkut, kita perlu (pesawat) refueling (pengisian bahan bakar) di udara. Kita belum punya, negara tetangga kita sudah punya" kata Prabowo seperti yang dimuat di Antara.
Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati juga menambahkan bahwa kebutuhan Kementerian Pertahanan telah dikaji berdasarkan kondisi politik internasional dan perkembangan terkini di berbagai wilayah.
"Kebutuhannya memang disampaikan Kementerian Pertahanan menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista. Dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity," kata Sri Mulyani dalam Kompas.
Penulis: Pierre Rainer
Editor: Iip M Aditiya
