Usai menghadiri acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah pada Selasa (23/8/2022), Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah akan memutuskan secara hati-hati perihal perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.
Perubahan harga Pertalite menyangkut hajat hidup banyak masyarakat Indonesia. "Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," tutur Jokowi mengutip dari Antara.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan Indonesia telah menyentuh angka 4,94 persen secara year-on-year (YoY) pada Juli 2022. Raihan ini jadi yang tertinggi sejak periode Oktober 2015.
Meskipun demikian, Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen secara YoY pada kuartal II (Q2) tahun 2022 ini.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi serta kompensasi BBM di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terhitung terus melebar.
Sejak diluncurkan, tren konsumsi Pertalite bertumbuh pesat
Sejak distribusi perdananya pada tahun 2015, jumlah konsumsi BBM dengan Research Octane Number (RON) 90 (Pertalite) setiap tahunnya cenderung menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat menurun pada tahun 2020 akibat mobilitas yang terbatas semasa pandemi Covid-19.
Hal ini menandakan bahwa Pertalite berhasil menggeser Premium sebagai BBM utama pilihan masyarakat Indonesia yang ditunjukkan dengan tren konsumsi Premium yang terus menurun diiringi dengan mulai dihentikannya distribusi BBM dengan RON 88 ini di berbagai wilayah secara bertahap.
Pertalite pun awalnya hadir sebagai alternatif pengganti premium yang memiliki kualitas lebih baik dengan harga yang masih terjangkau.
Mengutip dari Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah konsumsi Pertalite di Indonesia menembus angka 23,30 juta kilo liter sepanjang tahun 2021.
Raihan ini berhasil menjadi yang tertinggi sejak pertama kali Pertalite beredar di tanah air. Sebelumnya, rekor tertinggi diraih pada tahun 2019 dengan total 19,41 juta kilo liter konsumsi Pertalite.
Sementara itu, jumlah konsumsi Premium atau BBM RON 88 terus menurun. Pada tahun 2021, jumlahnya hanya berkisar di angka 3,36 juta kilo liter.
Raihan ini terendah sepanjang 1 dekade terakhir dan turun drastis dari tahun 2020 yang memiliki jumlah konsumsi Premium sebesar 8,38 juta kilo liter.
Konsumsi Pertamax meningkat pada 2021
Di samping itu, laporan dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa konsumsi BBM jenis Pertamax atau setara RON 92 meningkat pada tahun 2021. Adapun jumlahnya mencapai 5,71 juta kilo liter sepanjang tahun 2021.
Raihan ini menjadi yang kedua tertinggi dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Konsumsi Pertamax atau BBM RON 92 tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan total sebesar 6,19 juta kilo liter.
Sejak tahun 2017 ke atas, tren konsumsi Pertamax cenderung fluktuatif. Jumlah konsumsi Pertamax sempat menurun pada tahun 2018 hingga 2020. Hal ini besar kemungkinan dipicu oleh sejumlah kenaikan harga Pertamax yang sempat terjadi dalam kurun tahun tersebut.
Sebuah catatan baik yang ditorehkan pada tahun 2021 ini pun terancam bergejolak lagi setelah harga Pertamax resmi mengalami kenaikan kembali sejak April 2022 ke angka Rp12.500 per liter.
Harga Pertamax saat ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini tentunya tidak lepas oleh pengaruh harga minyak dunia yang turut melambung.
Di sisi lain, meskipun tidak sepopuler BBM dengan kadar RON rendah, namun permintaan pasar terhadap BBM kategori pertamax turbo maupun sejenisnya dengan RON 95, 98, dan 100 berhasil melambung ke angka 481,184 ribu kilo liter pada tahun 2021.
Konsumsi BBM dengan kadar RON ini cenderung meningkat setiap tahunnya walaupun sempat mengalami sedikit penurunan beberapa kali. Namun raihan teranyar mencetak rekor tertinggi dalam kurun waktu 1 dekade ke belakang.
Luhut memastikan bahwa pemerintah akan melakukan perhitungan dengan sangat hati-hati sebab perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu memerhatikan beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut di antara lain meliputi tingkat inflasi, kondisi fiskal, serta pemulihan ekonomi.
Penulis: Diva Angelia
Editor: Iip M Aditiya
