Bagaimana Pandangan Publik terhadap Aliran Dana Desa?

Sebagian responden menginginkan pembangunan infrastruktur yang nyata, sementara yang lain merasa program pemberdayaan ekonomi lebih mendesak.

Bagaimana Pandangan Publik terhadap Aliran Dana Desa? Ilustrasi Pembangunan Infrastruktur Desa | mulawarman.desa.id

Dana desa telah menjadi salah satu kebijakan strategis yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di tingkat pedesaan. Dana ini merupakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan langsung kepada desa-desa di seluruh Indonesia.

Tujuannya adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan jumlah dana yang terus meningkat setiap tahunnya, Dana Desa menjadi instrumen penting dalam pembangunan berbasis komunitas.

Penggunaan dana desa tidak hanya terfokus pada satu bidang. Dana Desa dialirkan ke berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

Dalam praktiknya, banyak desa memanfaatkan dana ini untuk membangun jalan desa, irigasi, serta fasilitas publik lainnya yang dirasa mendesak. Di sisi lain, beberapa desa memilih untuk memberdayakan kelompok tani, UMKM, atau program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Meski begitu, aliran Dana Desa tidak luput dari pro dan kontra. Di satu sisi, banyak pihak yang memuji dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan percepatan pembangunan yang sebelumnya sulit dicapai.

Namun di sisi lain, beberapa kritik muncul terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaannya. Kasus penyelewengan anggaran hingga ketidakjelasan prioritas alokasi dana sering menjadi perhatian publik, menciptakan perdebatan tentang bagaimana dana ini seharusnya dikelola.

Menariknya, masyarakat desa sendiri sering kali memiliki pandangan beragam mengenai aspek yang perlu menjadi prioritas aliran Dana Desa.

Mayoritas responden setuju bahwa infrastruktur seharusnya menjadi prioritas dana desa | GoodStats

Hasil survei oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 49,6%, berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam alokasi Dana Desa.

Infrastruktur yang baik dianggap sebagai fondasi penting untuk mendorong perkembangan ekonomi desa, aksesibilitas, serta kenyamanan masyarakat. Jalan desa, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sering kali menjadi kebutuhan mendesak yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Di posisi kedua, bantuan sosial dipilih oleh 24,3% responden sebagai sektor prioritas. Bantuan ini dianggap vital untuk mendukung masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang beruntung, terutama di tengah ancaman kemiskinan dan ketimpangan.

Sementara itu, pembangunan kesehatan dipilih oleh 8,2% responden. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas kesehatan seperti posyandu, klinik desa, atau program penyuluhan kesehatan.

Selain itu, modal atau pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi pilihan bagi 6,2% responden. BUMDes dianggap sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan desa.

Sebagian kecil masyarakat, yaitu 5,1%, mengutamakan bantuan pupuk sebagai prioritas Dana Desa. Pilihan ini terutama relevan bagi desa-desa dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa 5,2% responden mengaku tidak tahu sektor mana yang harus menjadi prioritas, sementara 1,4% lainnya tidak memberikan jawaban.

Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan partisipatif kepada masyarakat terkait penggunaan Dana Desa. Pendekatan yang inklusif dapat membantu pemerintah desa menetapkan prioritas yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Survei ini dilakukan oleh Litbang Kompas dengan melibatkan 1.000 responden yang tersebar di 38 provinsi. Responden dipilih secara acak dari panel Litbang Kompas dengan mempertimbangkan proporsi penduduk di masing-masing provinsi.

Pengumpulan data berlangsung pada 4-10 Januari 2025 melalui wawancara telepon. Survei ini memiliki margin of error sekitar 3,10% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%, dengan asumsi metode penarikan sampel acak sederhana.

Baca Juga: Partisipasi Peserta Dana Pensiun Minim, OJK Targetkan Peningkatan Aset 2025

Penulis: Brilliant Ayang Iswenda
Editor: Editor

Konten Terkait

Intip Nilai Aset & Dividen BUMN Anggota Danantara

Ini dia BUMN anggota Danantara dengan nilai aset dan dividen terbesar, dipimpin oleh dua bank raksasa!

Prabowo Reshuffle Kabinet, Kapan Waktu yang Tepat Buat Evaluasi Kinerja Menteri?

Publik menilai evaluasi kinerja menteri sebaiknya dilakukan pada 100 hari pertama pemerintahan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook