Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 menjadi salah satu momen yang dinanti oleh banyak pencari kerja di Indonesia. Setiap tahun, rekrutmen CPNS membuka peluang bagi ribuan orang untuk mendapatkan pekerjaan tetap di sektor pemerintahan.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, pengangkatan CPNS juga memiliki efek ekonomi yang signifikan, terutama dalam hal daya beli dan konsumsi masyarakat. Namun, rencana penundaan pengangkatan CPNS yang sedianya dijadwalkan pada Oktober 2025 memicu kekhawatiran dari berbagai pihak.
Penundaan ini berpotensi menimbulkan efek domino pada perekonomian. Salah satu dampak utama adalah berkurangnya perputaran uang di masyarakat. CPNS yang telah dinyatakan lulus seharusnya mulai menerima gaji dan tunjangan setelah resmi diangkat.
Namun, dengan adanya penundaan, uang yang seharusnya mengalir ke berbagai sektor konsumsi seperti kebutuhan pokok, perumahan, hingga elektronik justru menjadi potential loss. Dampak negatifnya tak hanya dirasakan oleh sektor konsumsi, tetapi juga sektor properti, perbankan, dan industri lainnya.
Dalam laporan bertajuk Menakar Kerugian Ekonomi Penundaan Pengangkatan CPNS, Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti bahwa para pengusaha akan sangat dirugikan akibat tertundanya belanja yang seharusnya dilakukan oleh CPNS baru.
Sektor jasa pemerintahan umum mengalami dampak ekonomi terbesar dengan potensi kerugian mencapai Rp3,532 triliun. Hal ini disebabkan oleh penundaan penerimaan pegawai baru yang berimbas pada keterlambatan distribusi anggaran untuk belanja pegawai dan operasional pemerintahan.
Di sektor perdagangan selain mobil, kerugian diperkirakan mencapai Rp441,7 miliar. CPNS yang seharusnya mulai menerima gaji dan membelanjakannya untuk kebutuhan sehari-hari harus menunda konsumsi mereka, menyebabkan penurunan permintaan barang konsumsi.
Sektor jasa profesional juga mengalami penurunan aktivitas ekonomi sebesar Rp399,4 miliar. Berkurangnya belanja pemerintah terkait layanan profesional, seperti konsultasi hukum, administrasi bisnis, dan keuangan, menjadi salah satu faktor utama.
Selain itu, tertundanya pengangkatan pegawai baru turut menunda kebutuhan jasa pelatihan atau pengembangan kompetensi pegawai yang biasanya diberikan kepada CPNS baru.
Dalam sektor jasa angkutan darat, dampak ekonomi yang ditimbulkan mencapai Rp387,3 miliar. Penurunan mobilitas calon pegawai negeri berdampak pada transportasi umum dan layanan perjalanan lainnya.
Biasanya, CPNS yang mulai bekerja akan membutuhkan transportasi untuk mobilitas ke tempat kerja, baik dalam bentuk pembelian kendaraan pribadi maupun penggunaan transportasi umum.
Penundaan pengangkatan CPNS juga memengaruhi sektor jasa telekomunikasi, dengan potensi kerugian sebesar Rp373,1 miliar. CPNS baru yang biasanya membutuhkan perangkat komunikasi seperti ponsel dan paket data internet untuk menunjang pekerjaan mereka harus menunda pengeluaran tersebut, berdampak pada pendapatan perusahaan telekomunikasi.
Dalam sektor bangunan & listrik, terdapat dampak ekonomi negatif sebesar Rp336,9 miliar. Banyak CPNS yang telah menerima pengangkatan biasanya mulai mencari hunian baru, baik dengan membeli rumah maupun menyewa apartemen.
Sektor listrik juga terdampak dengan potensi kerugian sebesar Rp325,5 miliar. Berkurangnya aktivitas ekonomi akibat penundaan belanja oleh calon pegawai negeri berdampak pada konsumsi listrik, baik di sektor rumah tangga maupun bisnis yang terkait dengan kebutuhan CPNS.
Dampak lainnya terlihat dalam sektor penyediaan makanan dan minuman (mamin) yang mengalami penurunan ekonomi sebesar Rp286,8 miliar. Konsumsi di restoran, kafe, dan warung makan yang biasanya meningkat saat ada pegawai baru justru mengalami penurunan karena daya beli mereka masih tertahan akibat ketidakpastian pengangkatan.
Sektor jasa keuangan perbankan pun ikut terdampak dengan potensi kerugian Rp265,8 miliar. Para CPNS yang biasanya membuka rekening baru, mengajukan pinjaman, atau mengambil kredit rumah harus menunda keputusan finansial mereka, mengurangi potensi pendapatan perbankan dari bunga kredit dan transaksi keuangan lainnya.
Terakhir, sektor hasil kilang migas mengalami dampak sebesar Rp261,2 miliar. Penundaan pengangkatan CPNS mengurangi permintaan bahan bakar, baik untuk transportasi pribadi maupun operasional perusahaan yang seharusnya mendapat manfaat dari peningkatan konsumsi energi.
Walau demikian, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dari Oktober 2025 menjadi Juni 2025 membawa angin segar bagi para calon pegawai yang telah lama menantikan kepastian status mereka.
Instruksi ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menegaskan bahwa percepatan ini akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Dengan adanya percepatan ini, diharapkan roda perekonomian dapat bergerak lebih cepat, mengingat gaji dan tunjangan yang akan diterima CPNS nantinya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2024 Ditutup dengan 3,9 Juta Pendaftar
Penulis: Brilliant Ayang Iswenda
Editor: Editor
